19 April 2020

Sumber :  https://corona.sumbarprov.go.id/details/detail_master_berita/82

 

Padang- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya direncanakan akan dimulai pada Rabu depan (22/4). Dan Sumbar telah mendapatkan izin PSBB dari Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan PSBB.

Dalam penerapan PSBB, Pemprov Sumbar telah menyiapkan berbagai hal, pedoman teknis, surat-surat edaran, aturan dan memantapkan konsep bersama seluruh instansi terkait, dengan pemerintah kota dan kabupaten dan juga melakukan sosialisasi kepada semua warga.

"Direncanakan Rabu 22 April sudah dapat kita mulai PSBB untuk dua minggu 14 hari lamanya," kata Irwan Prayitno di Aula Kantor Gubernur seusai Rapat Teksnis pembahasan PSBB dengan OPD dilingkungan pemperov Sumbar, Sabtu (18/4/20).

Gubernur jelaskan jika di mulai Rabu depan PSBB di Sumbar akan selesai pada Rabu (6/5) nanti untuk menjadi tahap pertama. Jika belum berhasil akan diperpanjang lagi pada tahap kedua.

Irwan Prayitno menjelaskan hari ini Pemprov Sumbar masih merapatkan pematangan konsep bersama instansi terkait. Pemprov kemudian akan melakukan rapat bersama seluruh bupati dan wali kota di Sumbar untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman pada hari senin depan.

Irwan Prayitno menjelaskan PSBB di Sumbar sedikit berbeda dengan PSBB yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta.

"Di Sumbar masing-masing bupati dan wali kota punya kewenangan tersendiri di wilayahnya. Beda dengan DKI Jakarta di mana semua wali kota langsung di bawah kendali Gubernur", ujarnya

Irwan berharap semua bupati dan wali kota punya kesepahaman dan kesepakatan yang sama supaya penerapan PSBB di Sumbar berjalan efektif untuk menangani antisipasi penyebaran virus corona.

Selain berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di Sumbar, Pemprov kata Irwan juga akan menyurati Pemprov lain terutama daerah kabupaten yang berbatasan di Sumbar. Karena nanti Sumbar akan meminta izin ke Pemkab perbatasan Sumbar untuk memasangkan bilboard sosialisasi.

"Provinsi tetangga nanti akan kita surati udah kita siapkan. Karena kita akan membuat sosilasasi himbauan Baliho, Spanduk dan selebaran mengumuman untuk orang datang dari daerah luar yang berbatasan dengan Sumbar agar tahu kalau Sumbar sedang memberlakukan penerapan PSBB," ucap Irwan Prayitno.

 

19 April 2020

Sumber : https://www.covid19.go.id/2020/04/19/berbagi-pesan-dan-pengalaman-seorang-perawat-pasien-covid-19/

 

JAKARTA – Penyebaran penyakit akibat virus SARS-CoV-2 masih terus terjadi. Penanganan mereka yang terpapar memicu tingkat risiko tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Di tengah pandemik wabah COVID – 19, seorang perawat Nurdiansyah berbagi pesan dan pengalaman kepada kita.

Nurdiansyah yang bekerja di RSPI Sulianti Saroso menyampaikan harapan kepada semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Menurutnya, satu-satunya upaya melawan COVID 0 19 dengan pencegahan. Garda terdepan untuk pencegahan yakni masyarakat.

“Kita, perawat, tenaga kesehatan, ada di lini paling belakang, ketika sudah terpaksa terinfeksi, karena memang kita sudah melakukan pencegahan dengan ketat tapi masih terinfeksi, itu. Jadi, masyarakat mari kita sama-sama,” ajak Nurdiansyah saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Minggu (19/4).

Ia juga meminta teman-temannya sesama perawat mendapatkan alat perlindungan diri (APD) saat bekerja. Selama menangani pasien di rumah sakit, banyak teman-teman perawat yang positif tertular. Saat bekerja, ia dan teman-teman lain sempat mengenakan pita hitam tanda berduka cita.

Nurdiansyah yang juga pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk wilayah Jakarta Utara mengharapkan pemerintah terus menjamin APD terstandar selalu tersedia bagi tenaga medis saat mengobati dan merawat pasien COVID – 19.

Pada kesempatan itu, pria yang tadinya bekerja untuk pasien HIV/AIDS menyampaikan ia dan teman lainnya telah bekerja keras dari pagi hingga malam. Istirahat cukup sangat dibutuhkan oleh perawat, harapan Nurdiansyah.

“Jadi kalau bisa pemerintah harapannya ada waktu memang kita bekerja tidak seperti biasa, misalnya 14 hari masuk, 14 hari libur,” katanya.

Di sisi lain, ia berterima kasih kepada dukunagn semua pihak, khususnya pemerintah, karena menyediakan penginapan sebagai tempat transit atau beristirahat.

Ia berkisah saat bekerja sebagai perawat di RSPI Sulianti Saroso yang memang khusus penanganan penyakit infeksi. Prosedur bekerja pun dijalani, mulai dengan cara penggunaan APD yang tepat.

“APD yang lengkap ini dari atas sampai dengan bawah. Jadi, betul-betul harus tertutup,” jelasnya.

Tidak hanya pakaian yang aman, tetapi Nurdiansyah juga menggenakan masker N95 dan kacamata atau google. Apa yang ia kenakan sudah sesuai dengan standar keamanan yang tinggi sehingga mampu terhindar dari keterpaparan virus corona.

Dalam memonitor pasien, pihak rumah sakit menggunakan kamera pemantau. Di setiap kamar pasien dilengkapi dengan fasilitas tersebut. “Nah, di sini, kita bisa melihat kondisi pasien dari monitor. Kita bicara ke pasien lewat monitor, ketika misalnya pasien ada butuh apa, nanti ketika masuk, baru kita lakukan perawatan,” katanya.

Seiring berjalannya waktu, ia mengaku mengalami banyak kisah suka dan duka. Ia menceritakan salah satunya banyak sekali teman sesama perawat mendapatkan stigma negatif.

Ia pun mengulangi harapanya kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID -19 ini.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB

19 April 2020

Sumber : https://www.covid19.go.id/2020/04/19/perawat-butuh-satu-jam-tangani-satu-pasien-covid-19/

 

JAKARTA – Salah satu perawat Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Nurdiansyah menceritakan setidaknya perlu waktu satu jam untuk menangani pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Rujukan.

“Ketika kita sampai ruangan pasien, waktu yang dibutuhkan menangani pasien tergantung tindakan. Satu pasien bahkan bisa 1 jam. Misalnya ada pemeriksaan jantung atau pemeriksaan elektrokardiogram (EKG), ini perawatan yang kita beri ke pasien paling cepat 30 menit,” kata Nurdiansyah ketika berbagi pengalamannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (19/4).

Nurdiansyah bercerita perawat yang bertugas di RSPI Sulianti Saroso yang saat ini secara penuh menangani COVID-19 tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik rutin tapi juga menyediakan kebutuhan pasien bahkan harus bersedia menemani mendukung mental pasien.

“Teman saya pernah ada yang sampai 4 jam. Karena masih banyak pasien yang takut, tidak berani kita (perawat) keluar ruangan perawatan. Jadi kita bertugas betul-betul memotivasi pasien, mentalitas kita kuatkan, agar imunitasnya kuat,” kata Nurdiansyah.

Ia juga bercerita, jika sebelumnya dalam satu ruangan dibutuhkan 2 sampai 3 perawat saat ini di masa meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 keadaan berbalik.

“Satu perawat saat ini menangani dua sampai tiga orang pasien,” kata Nurdiansyah.

Oleh karena itu, berkaca pada keadaan di lapangan Nurdiandyah berharap bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis khususnya perawat yang secara rutin menangani pasien untuk berinteraksi semakin dipermudah dan diperbanyak.

“Saat ini teman-teman kami sudah banyak yang terinfeksi. Sudah banyak yang positif dan mulai dirawat. Jadi ini memang bulan yang sangat sedih. Mungkin tertular karena ketidakjujuran (pasien), mungkin tertular saat berkativitas di luar, jadi memang angka-angka yang bertambah semakin banyak dan ini menjadi bulan yang penuh duka,” kata Nurdiansyah.

Oleh karena itu, Nurdiansyah berpesan tidak hanya pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melakukan pencegahan COVID-19 mengikuti anjuran serta aturan yang sudah ditetapkan.

“Tolong lakukan pencegahan. Satu-satunya solusi COVID-19 adalah pencegahan. Jadilah garda terdepan, karena garda terdepan adalah masyarakat yang artinya kita semua,” pinta Nurdiansyah.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

19 April 2020

Sumber : https://www.covid19.go.id/2020/04/19/lebih-dari-84-ribu-pos-jaga-desa-dibentuk-untuk-cegat-covid-19/

 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkonfirmasi bahwa lebih dari 84 ribu desa telah membentuk “Pos Jaga Desa”, sebagai upaya untuk pemantauan warga yang masuk maupun keluar wilayah desa selama 24 jam.

Selain pemantauan, fungsi lain dari Pos Jaga Desa itu juga memberikan rasa aman bagi warga bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius dan dijaga sesuai anjuran pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19.

“Pos Jaga Desa ini satu hal yang sangat penting hari ini, untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga desa yang dari dalam, maupun keluar. Supaya apa? Supaya memberikan rasa aman, bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius,” ungkap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (19/4).

Kemudian hal yang juga menjadi penting dari Pos Jaga Desa antara lain juga memberikan rekomendasi dan saran khususnya bagi warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 tentang apa yang harus dilakukan demi mencegah penularan virus SARS-CoV-2 atau corona jenis baru itu.

Perlu diketahui bahwa, setiap warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 akan otomatis masuk dalam kriteria Orang Dapam Pemantauan (ODP), sehingga yang bersangkutan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sesuai anjuran protokol kesehatan dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Pemudik langsung berstatus ODP, maka tugas relawan adalah menyiapkan ruang isolasi desa,” kata Mendes PDTT Halim.

Kemendes PDTT mencatat dari desa yang telah mendirikan ruang isolasi berjumlah 8.954 desa, dengan fasilitas lebih dari 35.000 tempat tidur.

Ruang isolasi tersebut berada di balai desa, ruang pertemuan desa maupun Gedung yang ada di desa, seperti PADU, sekolah maupun rumah penduduk yang dikosongkan. Ruang-ruang yang memang telah dipersiapkan dilengkapi fasilitas kamar mandi, air, listrik dan logistik.

Sebagai informasi, Pos Jaga Desa menjadi bagian dari kegiatan dan tanggung jawab “Relawan Desa Lawan COVID-19” yang sudah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta wakilnya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat desa serta berbagai tokoh sebagai anggota. Dalam pelaksanaan kegiatan, Babinkamtibmas, babinsa dan pendamping desa berperan sebagai mitra.

Terkait pelaksanaan dan anggaran, pembentukan daripada Relawan Desa Lawan COVID-19 termasuk kegiatan Pos Jaga Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa (Pemendes) Nomor 6 Tahun 2020 yang memuat tiga hal yang menyinggung mengenai peran desa dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, padat karya tunai dan penggunaan dana desa untuk COVID-19.

Keberhasilan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, tergantung dari peran serta masyarakat sebagai garda terdepan. Dari cakupan RT, RW, Dusun, Desa, Kelurahan, akan berdampak ke cakupan yang lebih luas. Oleh sebab itu Mendes PDTT Halim berharap agar masyarakat dapat mendukung penuh upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Kita yakin, kalau tiap-tiap Desa melakukan penanganan serius sebagaimana harapan kepala gugus tugas tadi, Desa Mandiri, maka scope kecil selesai, otomatis akumulasi dari scope kecil tadi akan berdampak pada scope yang lebih luas. Scope kecamatan, scope kabupaten, scope provinsi dan tentu scope Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Mendes PDTT Halim.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

18 April 2020

Sumber Informasi : https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCovid19?path=%2FInfografis%20Data



Data Nasional Tentang Jumlah Terpapar Covid 19 di Indonesia , Bisa di cek di Link diatas , Informasi Terbaru 17 April 2020

 

18 April 2020

Sumber Informasi : https://www.covid19.go.id/2020/04/17/informasi-keliru-soal-covid-19-hanya-menambah-beban-psikologis/

 

JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengajak masyarakat untuk bijak memilah informasi agar tidak terjerumus ke dalam hal yang keliru mengenai virus corona.

Informasi yang tidak benar hanya akan menambah beban pikiran masyarakat di tengah pandemi, belum lagi risiko kesehatan dan dampak wabah penyakit ini terhadap kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat.

“Oleh karena itu, mari pastikan kita tidak perlu lagi menambah beban psikologis kita dengan berita-berita dan informasi yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait COVID-19,” ujar Yuri dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (17/4).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa otoritas terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, terus mendeteksi berita-berita keliru soal COVID-19 yang beredar di dunia maya.

“Sudah ribuan sebaran hoaks yang muncul di jejaring internet kita,” ujar Yuri.

Di samping itu Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pihak penegak hukum, juga tengah menangani persoalan ini dan disebut akan melakukan penindakan terkait penyebaran berita yang dianggap hanya menimbulkan kepanikan dan ketakutan di masyarakat.

Oleh sebab itu, Yuri mengimbau masyarakat untuk mencari dan mempercayai berita yang ditulis secara bertanggung jawab, serta dari sumber-sumber resmi, yakni pemerintah dan para pakar.

Pemerintah sendiri menyediakan saluran informasi resmi di situs covid19.go.id, hotline telepon 119, akun WhatsApp COVID-19, atau layanan telepon Kementerian Kesehatan di nomor 1500-567.

Selain itu, masyarakat juga diharap dapat mengakses informasi melalui layanan aplikasi daring, khususnya telemedicine atau aplikasi berbasis teknologi telepon pintar yang menyediakan layanan konsultasi kesehatan tanpa tatap muka.

Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 
 
 
#DIRUMAHSAJA 
 
18 April 2020

Padang (Unand) – Dengan mempertimbangkan semakin meluasnya Pandemi Covid 19 dan terganggunya proses pembelajaran. Maka, kegiatan Akademik Universitas Andalas akan berlangsung selama Pandemi Covid 19 diantaranya.

“Jadwal pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan tanggal 8-19 Juni 2020 menggunakan I-Learn atau media daring lainnya dan penilaian tugas yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah,” unggkap Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Dr. Mansyurdin, MS, pada Senin (13/4) diruang kerjanya.

Selain itu, penundaan jadwal kegiatan semester genap pada tahun akademik 2019-2020 dapat dilihat disini.

“Mengenai semester pendek tahun akademik tahun ajaran 2019/2020 ditiadakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penelitian tugas akhir program sarjana yang akan atau sedang berjalan, tetapi terhenti akibat pandemi Covid 19 dapat diganti dengan kajian literatur atas persetujuan pembimbing atau ketua Program Studi.

“Ijazah akan diberikan oleh Rektor kepada lulusan jika pendaftaran sudah memenuhi kuota 1.100 orang, sedangkan prosesi wisuda dilaksanakan setelah pandemi Covid dinyatakan berakhir,” unggkapnya.

Kemudian terkait skor TOEFL dikatakannya tidak menjadi persyaratan, baik untuk menempuh ujian akhir maupun pengambilan ijazah.

Ditambahkannya keterlibatan mahasiswa dalam upaya preventif dan promotif, kegiatan laboratorium atau bentuk lainnya yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 dapat diakui sebagai KKN Tematik melalui koordinasi Dekan dengan Wakil Rektor I.

“Kegiatan dosen yang terkait dengan kepedulian Covid 19 dapat diakui sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri atas penugasan oleh Dekan,” ujarnya. (*)

whos online

We have 26 guests and no members online

Sekretariat Fakultas Keperawatan UNAND

Lantai 1, Gedung Fakultas Keperawatan Universitas Andalas 

  • Telepon      : +62-751-779233
  • Fax             : +62-751-779233

Peta